Korea Utara mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait pandemi Covid-19. Mereka menyatakan wabah Covid-19 di negara mereka dimulai dari pasien yang menyentuh benda asing di perbatasan Korea Selatab.

Kabar itu diungkapkan Kantor Berita Korea Utara KCNA. Korea Utara memerintahkan orang-orang untuk waspada menangani hal-hal asing yang datang oleh angin dan fenomena iklim lainnya dan balon di daerah-daerah di sepanjang garis demarkasi dan perbatasan.

Korea Utara tidak menyebut langsung Korea Selatan, tetapi para pembelot dan aktivis Korea Utara selama beberapa dekade menerbangkan balon dari Selatan melintasi perbatasan yang dijaga ketat, membawa selebaran, dan bantuan kemanusiaan.

Baca Juga:

1. Asal-usul Senayan, Tempat Adu Ketangkasan Berkuda yang Kini Jadi Jantung Jakarta
2. Asal-usul Nama Ancol & Awal Mula Berdirinya di Indonesia
3. Asal-usul Menteng, Hutan Sarang Binatang Buas yang Jadi Kawasan Elite

Kementerian Unifikasi Korea Selatan, yang menangani urusan antar-Korea, mengatakan tidak ada kemungkinan virus memasuki Korea Utara melalui selebaran yang dikirim melintasi perbatasan.

Menurut KCNA, seorang tentara berusia 18 tahun dan seorang anak TK berusia lima tahun yang menghubungi materi tak dikenal di sebuah bukit di sekitar barak dan tempat tinggal di wilayah timur Kumgang pada awal April menunjukkan gejala dan kemudian dinyatakan positif mengidap virus corona.

KCNA mengatakan semua kasus demam lain yang dilaporkan di negara itu hingga pertengahan April disebabkan oleh penyakit lain, tetapi tidak memerincinya.

“Sulit untuk mempercayai klaim Korea Utara, secara ilmiah, mengingat kemungkinan virus menyebar melalui objek cukup rendah,” kata Yang Moo-jin, seorang profesor di Universitas Studi Korea Utara di Seoul, dikutip Reuters.

Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kembali buka suara mengenai perkembangan Vaksin Nusantara. Menurutnya, Vaksin Nusantara terbukti ampuh lawan Virus Covid-19 dan tak membutuhkan booster.

Meski demikian, Terawan mengatakan penggunaan Vaksin Nusantara masih terkendala izin dari Kementerian Kesehatan. Padahal, klaim Terawan, vaksin Nusantara terbukti khasiatnya dalam uji klinis fase I hingga fase II.

“Yang jelas dari hasil evaluasi dalam satu tahun, uji klinis satu dan dua kemampuan untuk memproteksi terhadap COVID-19 masih tinggi, artinya vaksin Nusantara tidak perlu booster,” ujarnya.

Baca Juga:

1. Sate Susu, Kuliner Khas Bali yang Hanya Muncul Saat Ramadan
2. Wajib Coba, Inilah 5 Tempat Makan Sate Terenak Seantero Jakarta Pilihan MyCity
3. Aurra Kharisma Tampil dengan Kostum Bertema ‘Sate Ayam’

Terawan menambahkan, uji klinis fase ketiga Vaksin Nusantara rencananya bakal melibatkan 1.800 subjek. Namun, Terawan menyatakan hal itu tak bisa dilakukan jika Kementerian Kesehatan belum memberikan izin.

“Sesuai aturannya 1.800 (subjek) dan kita selalu siapkan. Karena ini sebuah platform yang baru ya tentunya butuh mindset yang baru,” kata dia.

“Kalau bisa target saya secepatnya (selesai). Tapi ini tergantung regulator Kementerian Kesehatan. Ya gimana mau cepat orang dilarang terus,” pungkas dia.

Vaksin Nusantara adalah vaksin Covid-19 buatan Indonesia yang sedang dikembangkan. Pembuatan vaksin ini disebut-sebut berbeda dengan jenis vaksin Covid-19 lainnya

Jenis vaksin ini diketahui dibuat dengan metode sel dendritik. Metode ini sebenarnya bukan cara baru, karena biasa digunakan dalam terapi imun pasien kanker.

Pada metode sel dendritik, seseorang yang hendak divaksin perlu melakukan proses pengambilan sampel darah. Sampel tersebut nantinya akan dibawa ke laboratorium untuk kepeluan pengambilan sel dendrik.

Sebagai pengetahuan, sel dendritik adalah komponen sel darah putih yang berperan penting dalam sistem imun. Setelah sel dendritik didapatkan, nantinya sel ini akan diberi antigen virus corona. Kemudian diinkubasi selama tiga hingga tujuh hari.

Selama masa inkubasi, sel ini akan membentuk kekebalan terhadap virus corona. Setelah masa inkubasi, sel dendritik akan kembali disuntikkan ke tubuh orang tersebut. Maka dari itu, tubuh akan memiliki kekebalan terhadap virus corona.

PeduliLindungi yang berfungsi sebagai aplikasi tracing kasus virus corona (Covid-19) menjamin keamanan data pengguna. Hal ini dikatakan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes).

Kemenkes menyampaikan laporan Kedutaan dan Konsulat Amerika Serikat (AS) Indonesia pada Minggu (17/4/2022) yang mengatakan aplikasi PeduliLindungi diduga melanggara HAM terkait privasi individu.

Lewat akun Twitter @KemenkesRI menuliskan kalimat yang berbunyi, “Tuduhan ini tidaklah beralasan. Apabila dibaca dengan seksama, tidak ada sangkaan bahwa PeduliLindungi melanggar HAM. Tata kelola aplikasi PeduliLindungi jelas bahwa keamanan dan perlindungan data pengguna adalah prioritas utama.”

Kemenkes mengungkapkan telah sesuai dengan kesepakatan global dalam Joint Statement Badan Kesehatan Dunia (WHO) on Data Protection and Privacy in the Covid-19 Response tahun 2020 lalu untuk pengembangan aplikasi ini.

Baca Juga:

1. AS Soroti Pelanggaran HAM di Aplikasi PeduliLindungi
2. Ayo Daftar, Ini Jadwal Rekrutmen Bersama BUMN 2022
3. Kaesang Beberkan Rencana Jokowi Usai Tak Lagi Jadi Presiden RI

Selain itu, dalam suatu kerangka kerja perlindungan dan keamanan data yang disebut Data Ownership and Stewardship seluruh fitur PeduliLindungi beroperasi. Mengenai pemakaian data, aplikasi ini pun meminta persetujuan pengguna. Sehingga apabila diizinkan oleh pengguna, barulah PeduliLindungi bisa mengakses dan mengumpulkan data yang sifatnya pribadi dan sensitif.

Kemenkes juga menyebutkan aplikasi PeduliLindungi berfungsi mengumpulkan data pasien Covid-19, vaksinasi hingga riwayat perjalanan baik dari dalam maupun luar negeri sejak awal kehadirannya. Terkait penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air, data tersebut bertujuan untuk pengambilan keputusan.

PeduliLindungi telah mencegah 3.733.067 orang dengan status merah alias mereka dengan status vaksinasi belum lengkap memasuki ruang publik sepanjang tahun 2021-2022. Sementara itu, AS diketahui mengeluarkan laporan berjudul ‘2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia’ pada beberapa hari kebelangkang ini.

Di mana dalam laporan itu menyoroti penggunaan PeduliLindungi yang dinilai bermuatan motif pelanggaran privasi masyarakat. Kemudian laporan tersebut pun mengatakan terkait keseluruhan informasi yang dikumpulkan oleh aplikasi PeduliLindungi.

Seperti tentang bagaimana data-data masyarakat disimpan dan digunakan oleh pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) turut sempat menyatakan keprihatinan mereka akan hal ini.